Mendesak, aturan zona dan persyaratan ritel modern

Ditulis 18 Apr 2010 - 17:42 oleh Banyumas1

BANYUMAS – Upaya DPRD Kabupaten Banyumas menggodog raperda tentang ritel modern patut didorong agar menghasilkan regulasi yang dirasa merupakan ‘win-win solution’ bagi semua pihak.

Di tingkat pusat pun soal ritel modern ini menjadi perhatian, termasuk oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pemerintah diminta segera membuat undang-undang (UU) yang mengatur zonasi dan persyaratan pendirian perdagangan ritel modern. Berdirinya ritel modern hingga ke pelosok ‘desa’ sangat mengganggu perekonomian warga yang berdagang dalam toko/warung tradisionil yang jumlahnya jutaan di Indonesia.

Salah satu usul diajukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menilai mendesak adanya Undang-undang (UU) mengenai zonasi dan persyaratan perdagangan di ritel moderen. Usulan ini didasarkan oleh pertimbangan terhadap permasalahan ketidaksebandingan posisi tawar (bargaining position) antara pelaku usaha ritel modern dengan pemasok dan masalah zonasi yang selama ini masih belum jelas aturan dan sanksinya karena mandulnya Perpres dan Permendag Pasar Moderen.

“Komisi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah agar segera membentuk UU yang mengatur industri retail sebagai payung ketentuan pelaksanaan dan pengawasan pembatasan trading terms sehingga landasan hukum dalam pengaturan industri ini menjadi sangat kuat dan menciptakan kesejahteraan rakyat secara optimal,” kata Kepala Biro Humas KPPU A. Junaidi dalam siaran persnya Minggu (18/04).

Junaidi mengatakan beberapa fakta menunjukan bahwa masalah ketidaksebandingan posisi tawar  dapat dilihat dari kasus yang diputuskan oleh KPPU yaitu Putusan Nomor 02/KPPU-L/2005 tentang Pelanggaran Syarat-syarat Perdagangan oleh PT Carrefour yang dikuatkan MA dengan putusan No. 01K/KPPU/2005 dan Putusan akuisisi Alfa oleh Carrefour No. 09/KPPU-L/2009 dan lain-lain.

Selain mengatur terkait posisi tawar dalam persyaratan perdagangan di ritel moderen, UU zonasi dan persyaratan perdagangan ritel moderen perlu juga mengatur tentang aspek permasalahan persaingan tidak sebanding antara pelaku usaha ritel modern dan dan ritel tradisional. Pemerintah diharapkan membuat kebijakan dan intervensi langsung berupa pengaturan zonasi, termasuk pembatasan waktu buka atau bahkan pembatasan jumlah gerai yang dapat dibuka.

“Hal ini perlu mengingat kedua peraturan yang ada (Perpres dan Permendag) tidak efektif memperbaiki ketidaksebandingan ini,” katanya

Seperti diketahui selama ini aturan mengenai toko modern, khsususnya soal perizinannya diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda) masing-masing. Sementara itu pemerintah pusat hanya menyiapkan dasar acuannya, seperti yang tertuang dalam Permendag No 53 tahun 2008 mengenai pedoman, penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, juga Peraturan Presiden (Perpres) No 112 Tahun 2007 mengenai pasar modern.

Sedangkan di daerah penerapannya sangat beragam antar daerah. Di Banyumas sendiri DPRD saat ini masih menggodog perda yang akan mengatur tentang pasar modern, namun masih timbul perbedaan pendapat antar fraksi. (BNC/ist).

Ilustrasi: ketidasebandingan dengan ekonomi rakyat

Ilustrasi: ketidasebandingan dengan ekonomi rakyat

Tentang Penulis

Leave A Response