Melarang siswa ikut UN, SMK Bakti dan Disdik dipanggil DPRD

Ditulis 17 Apr 2010 - 06:17 oleh Banyumas1

PURWOKERTO – Pelaksanaan ujian nasional (UN) di Kabupaten Banyumas masih menyisakan masalah, si antaranya tidak diperbolehkannya 8 siswa SMK Bakti mengikuti UN karena terlambat membayar biaya operasional pendidikan (SPP). Karenanya Komisi D DPRD Kabupaten Banyumas memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) dan SMK Bakti Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

Komisi D menyayangkan tindakan sekolah yang dinilai kaku menerapkan aturan. Larangan itu telah membuat siswa malu dan tertekan meskipun diberi kesempatan untuk mengikuti ujian susulan.

Budi Setyawan, anggota dewan Komisi D  mengatakan Disdik harus mencari solusinya, karena kasus ini diyakini terjadi setiap tahun. “Saya yakin kasus ini terjadi setiap tahun, karena itu harus dipikirkan jalan keluarnya dan saya harap ini benar-benar kasus yang terakhir,” tegasnya.

Dalam pemanggilan itu Slamet Mulyadi,  Kepala SMK Bakti Purwokerto, mengatakan ada aturan di sekolahnya bahwa syarat mengikuti ujian pertama siswa harus melunasi biaya ujian dan melunasi SPP s/d April 2010.

“Bagi siswa yang sudah melunasi sampai April akan tetapi tidak membayar uang ujian, maka diperbolehkan ikut ujian selama dua hari,” katanya.

Meskipun demikian sekolah tetap memberi kesempatan untuk mengikuti ujian susulan pada tanggal 15-20 April 2010. (BNC/ist)

Tentang Penulis

1 Komentar so far. Feel free to join this conversation.

  1. Rasito Arif 08/01/2012 pukul 22:08 -

    SEKOLAH KAN SOSIAL ORIENTIT, HARUSNYA ADA KEBIJAKAN DARI SEKOLAH AGAR SISWA BISA IKUT UJIAN, BISA DIBENTUK DANA TALANGAN DARI KOPERASI ATAU DISPENSASI LAIN, KASIHAN ……, DAN BISA NAMA BAIK SEKOLAH KURANG BAIK TOLONG PAK KEP.SEK ….YANG BIJAKSANALAH SAMA ORANG KECIL …….

Leave A Response