Pak Dirman: Masyarakat Bawah Jateng Tidak Diurus Dengan Baik

Masyarakat bawah Jateng tidak diurus dengan baik. Kata Pak Dirman alias Sudirman Said. 

BanyumasNews.com, SRAGEN — Berlarut-larutnya persoalan ribuan warga Jateng yang terdampak proyek Waduk Kedungombo, menjadi bukti masyarakat paling bawah tidak diurus dengan baik. Sudah puluhan tahun persolan tersebut tidak terselesaikan dan kurang ada perhatian dari pemerintah untuk membantu menyelesaikan masalah ini.

Calon gubernur Jateng Sudirman Said atau disapa Pak Dirman,  mengungkapkan hal itu saat berdialog dengan warga sekitar Waduk Kedungombo di Desa Gilirejo, Kecamatan Miri, Sragen, Jateng, Minggu (27/5/2018).

“Jika insyaa Allah dipercaya masyarakat Jawa Tengah, saya akan bentuk Tim Khusus untuk mencari persoalan yang sudah berlarut-larut selama puluhan tahun ini,” kata Pak Dirman kepada ratusan warga sekitar Waduk Kedungombo yang datang dari Boyolali, Stagen, dan Grobongan.

Tim khusus ini nantinya akan berkoordinasi dengan para pihak yang terkait dalam masalah ini. Pemimpin Jawa Tengah, lanjutnya, harus hadir dan mencari solusi terbaik yang tidak menimbulkan masalah baru.

Ribuan warga sekitar Kedungombo hingga saat ini belum menerima ganti rugi atas lahan mereka yang terkena proyek waduk. Padahal proyek itu sendiri dibangun sejak 1984.

Bukti lain masyarakat bawah tidak diurus dengan baik, lanjutnya, adalah belum meningkatnya kesejahteraan buruh, petani, dan nelayan.

“Petani, nelayan, dan buruh dibiarkan berjuang sendiri mempertahankan kehidupannya,” ungkap Pak Dirman.

Petani, lanjut Pak Dirman, hingga kini sulit memperoleh pupuk. Kartu Tani yang dikeluarkan pemerintah provinsi bukannya mempermudah malah mempersulit petani.

“Kami keliling ke seluruh Jateng selalu menerima keluhan soal kartu tani. Pada bilang kartu tani menyusahkan. Karena itu kami tegaskan sekali lagi, kami akan mencabut kartu tani jika dipercaya masyarakat Jateng nanti,” tandas Pak Dirman.

Pak Dirman kunjungi warga terdampak waduk Kedungombo Minggu (26/5/18)

Kalangan nelayan Jateng juga mengalami kesulitan mempertahankan mata pencahariannya. Kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang membuat para nelayan sulit melaut.

“Nelayan berjuang sendiri bagaimana caranya agar mereka bisa melaut untuk bisa mencari nafkah. Padahal seharusnya pemerintah provinsi hadir membersamai mereka. Ikut mencari solusi agar nelayan bisa melaut dengan aman dan nyaman,” urainya.

“Pemerintah harus hadir mengurus lapisan paling bawah di masyarakat. Bukankah tujuan bernegara adalah menciptakan kesejahteraan umum, meningkatkan kecerdasan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamain abadi dan keadilan sosial,” pungkas Pak Dirman. (BNC/ist/*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.