Cegah Markus Dengan Reformasi Birokrasi SPIP

Ditulis 08 Apr 2010 - 21:22 oleh Banyumas1

PURBALINGGA – Kasus-kasus korupsi, mark up anggaran hingga makelar kasus yang menjadi pembicaraan hangat akhir-akhir ini seolah baru terkuak setelah adanya kontrol dari media massa atau lembaga wacht independen lainnya. Padahal dalam internal lembaga pemerintahan sendiri ada pengawasan yang dilakukan mulai dari atasan hingga struktur terbawah, yang disebut SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

“Kalau dulu ada waskat atau pengawasan melekat, sekarang ada SPIP. Ada banyak perbedaan, antara lain penanggungjawab pelaksanaan Waskat hanya atasan, nah kalau SPIP seluruh pegawai dalam organisasi keperintahan itulah penanggungjawabnya. Inilah sebabnya sekarang istilahnya bukan pengawasan tapi pengendalian,” papar Suwarno, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah saat menjadi pembicara di hadapan para kepala SKPD di lingkungan Pemkab Purbalingga dalam Sosialisasi SPIP di Ruang Ardi lawet Setda Kab. Purbalingga, Kamis (8/4).

Menurut Suwarno, SPIP diharapkan mampu menjawab kelemahan waskat yang pernah diterapkan di masa Orde Baru (Orba). Waskat yang lebih ditekankan pada pengawasan oleh atasan dengan pengawasan fungsional seringkali memunculkan istilah ABS atau Asal Bapak Senang, bekerja saat ada pengawasan dari atasan, atau sesuai keinginan atasan yang berarti justru memunculkan peluang KKN. Sementara SPIP, menurut Warno penekanannya melibatkan seluruh pegawai dengan penilian resiko.

“Kami berharap bapak dan ibu tidak pesimis dengan penerapan SPIP ini. Mengacu pada visi misi Bapak Presiden SBY, salah satu prioritasnya saat ini adalah reformasi birokrasi. Dengan menerapkan SPIP ini, kita semua bisa memulai reformasi birokrasi mulai dari lingkungan kerja terkecil kita dulu,” ujar Daryono, salah satu pembicara dari BPKP Provinsi Jateng lainnya.

Sosialisasi SPIP ini gencar dilakukan sebagai upaya mendukung aplikasi PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Sosialisasi ini biasanya ditindaklanjuti dengan bimbingan teknis dan pendampingan langsung dari BPKP Prov. Jateng. Lawatan BPKP Prov Jateng di Purbalingga ini menjadi rangkaian sosialisasi yang sebelumnya dilaksanakan di Wonosobo. Sementara kabupaten lain seperti Purworejo dan Kebumen telah melalui tahap tindak lanjut dan didampingi secara all out dari BPKP Prov. Jateng selama kurun dua tahun terakhir. (BNC/cie)

Tentang Penulis

Leave A Response