Patrialis: Hukuman mati bagi koruptor tidak langgar HAM

Ditulis 07 Apr 2010 - 22:16 oleh Banyumas1
|
Berita Kategori
Tak Berkategori
87
Dalam Tag

CILACAP – Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar mengatakan hukuman mati termasuk bagi koruptor tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) dan diperbolehkan UUD 1945. Hanya saja hukuman mati bagi koruptor di Indonesia hingga saat ini belum dilaksanakan karena adanya prasyarat korupsinya dilakukan pada saat keadaan negara dalam krisis.

“Bila koruptor melakukan korupsi itu saat negara dalam keadaan krisis, bencana alam, saat orang sedang susah, dia masih mengkorupsi uang negara. Itu boleh hukuman mati,” ujarnya.

Hal itu dikatakan Patrialis Akbar saat pencanangan program penghijauan Pulau Nusakambangan, Cilacap, Rabu (07/04).

Sekalipun demikian, menurutnya di masa depan hukuman berat akan diterapkan kepada koruptor dengan merampas atau menyita harta kekayaan sehingga bisa memberi efek jera.

”Sanksi sosial ini akan membuat koruptor jatuh miskin dan tidak bermewah-mewahan dengan hasil perbuatan yang tidak halal ini,” katanya.

Dikatakannya, korupsi termasuk perbuatan pemiskinan bangsa karena uang yang dikorupsi dipakai memperkaya diri, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan. (BNC/ist/gr)

Patrialis Akbar

Patrialis Akbar

Tentang Penulis

& Komentar so far. Feel free to join this conversation.

  1. Ngasifudin 22/04/2010 pukul 09:55 -

    Assalamu’alaikum Kang Patri, mumpung panjenengan jadi Menteri Hukum dan HAM, saya usul semua undang-undang yang merugikan rakyat ditinjau kembali, termasuk sistim-sistimnya. Menurut saya, itu sistim di semua departemen kan sudah bobrok. Terutama sistim kaderisasi pemimpin lewat diklat-diklat kepemimpinan mulai dari eselon IV, III, II dst. Itu pasti akan menjalankan sistim yang sama di semua departemen karena metodenya sama. Jadi se-olah-olah semua calon pejabat itu digiring dengan metoda yang sama, baik cara menyusun anggaran, program kerja dsb. semuanya akan dilanjutkan oleh pejabat baru yang menggantikannya. Maka kalau ada metode korupsi yang tidak kentara melalui kalimat-kalimat yang bisa diakal-akal atau di manipulasi peraturannya, selama itu pula korupsi akan sulit dibrantas. Termasuk para pembuat rancangan undang-undangnya perlu diawasi agar tidak ada kong kalikong di dalam menyusun kata-kata yang tertuang di dalam pasal demi pasal, ayat demi ayat yang mereka berusaha membuat kalimat yang kira-kira masih bisa di akali tapi tidak kentara. Jadi ajak saja semua pembuat rancangan undang-undang untuk sepakat komitmen untuk tidak menggunakan kalimat yang meragukan.

    Wah ini usul ngaya wara yang Kang, tapi semoga bisa menjadi bahan pertimbangan. Kesuwun.

  2. Sugeng riyadi 09/04/2010 pukul 15:20 -

    Halah kesuwen Mas, Justru koruptor dengan jumlah nominal tertentu perlu dihukum mati untuk mencegah krisis tho. Kok nunggu negara kritis dulu baru akan dihukum mati , keburu lari ke luar negeri Mas.

Leave A Response